Krisis multidimensi yang melanda Indonesia masih merupakan tantangan berat bagi bangsa Indonesia. Khususnya krisis ekonomi membuat bangsa kita dinobatkan menjadi salah satu Negara Termiskin di dunia. Industri Perbankan yang masih dalam proses pemulihan dari tepuruknya kasus BLBI. Beban cicilan dan bunga utang luar negeri masih merupakan problem yang membebani kita. Sementara pertumbuhan sektor riil masih lambat.
Menurunnya perolehan devisa dari Migas , hasil hutan, sumberdaya laut dan pertambangan, akibat dari pengelolaan potensi sumberdaya alam yang kurang optimal menyebabkan semakin langka dan berkurangnya
cadangan sumberdaya alam tersebut, sehingga sektor sumber daya alam ini tidak akan lagi merupakan sektor andalan devisa kita di masa mendatang. Hal ini makin menyulitkan posisi pemerintah untuk mengatasi dampak
krisis ekonomi., sehingga diperlukan solusi cerdas dengan alternatif sumber devisa lain.
cadangan sumberdaya alam tersebut, sehingga sektor sumber daya alam ini tidak akan lagi merupakan sektor andalan devisa kita di masa mendatang. Hal ini makin menyulitkan posisi pemerintah untuk mengatasi dampak
krisis ekonomi., sehingga diperlukan solusi cerdas dengan alternatif sumber devisa lain.
Indonesia menipakan salah satu dari 5 negara terbesar di dunia populasi sumberdaya manusianya, tetapi dengan kualitas skill yang rendah ( low level skill ). Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia kerja, maka angka pengangguran pun sangat tinggi. Kondisi ini diperberat lagi dengan dampak globalisasi dan penerapan teknologi tinggi yang memperketat persaingan dunia kerja dan mempersempit peluang kerja bagi tenaga kerja low level skill.
Walaupun demikian, jumlah sumber daya manusia yang besar ini harus diakui merupakan potensi besar Negara kita yang harus dikelola dengan optimal yang merupakan salah satu alternatif solusi penting bagi proses percepatan pemulihan ekonomi Negara kita. Pasar tenaga kerja luar negri merupakan tantangan dan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesioanal, efektif dan efisien.
TKI dan Devisa
Data dari berbagai sumber, jumlah TKI kita di luar negeri mencapai angka sekitar 8 juta orang, dengan penghasilan minimal Rp10 juta - Rp20 juta setahun per orang. Artinya mereka seharusnya mampu menghasilkan devisa minimal 160 trilyun setahun. Nilai Devisa TKI ini menempati posisi nomor dua setelah Migas, itupun merupakan kontribusi devisa hanya dari TKI legal. Jika dihitung juga kontribusi devisa dari seluruh TKI baik legal maupun TKI Ilegal, dengan disertai pembenahan dan peningkatan penanganan TKI dimasa mendatang, bukan mustahil sektor ini akan menjadi nomor satu penghasil devisa Negara kita. Devisa TKI, yang menghasilkan nomor dua itu, saat ini sebagian besar atau 90% nya merupakan devisa dari TKI non skill atau TKI Pembantu Rurnah Tangga (PRT ), dengan kondisi bahwa permintaan pasar dunia TKI PRT baru bisa kita penuhi 30%, sedangkan 70% sisanya dipenuhi oleh negara lain seperti Filipina, India dll.
Dibandingkan dengan negara lain, menurut laporan World Bank, perolehan devisa (Remittance) tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih jauh lebih rendah. Filipina sudah mencapai lebih dari USD 10 milyar, India mencapai lebih dari USD 20 milyar, sedangkan Indonesia masih di bawah USD 5 milyar.
Gambaran ini menunjukkan bahwa Negara kita masih belum mengoptimalkan potensi kekuatan SDMnya sebagaimana yang dilakukan oleh Negara lain. Di lain fihak gambaran ini akan merupakan pendorong
semangat untuk meningkatkan kinerja ketenagakerjaan kita di dunia internasional.
semangat untuk meningkatkan kinerja ketenagakerjaan kita di dunia internasional.
Pengangguran vs Demand Tenaga Kerja: Masalah vs Potensi
Indonesia, dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang besar, sudah tentu memiliki angkatan kerja yang besar pula. Data statistik menunjukkan, dibanding dengan Negara lain kita memiliki labor force sekitar 105 juta
orang, tertinggi dibanding negara asia tenggara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia memiliki labor force sebesar berturut-turut 44,4 juta, 35,8 juta, 35,3 juta dan 10,3 juta.
orang, tertinggi dibanding negara asia tenggara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia memiliki labor force sebesar berturut-turut 44,4 juta, 35,8 juta, 35,3 juta dan 10,3 juta.
Ironisnya skill level laborforce kita masih rendah , sebagai perbandingan laborforce kita hanya 5% lulusan sarjana dan 25% lulusan SMA, sedangkan Malaysia memiliki 18% sarjana dan 73% SMA.Dilain pihak pasar global menawarkan besarnya peluang kerja diberbagai Negara. Eropa, Timur Tengah, Asia Pasific, Amerika dan Afrika. Saat ini TKI hanya mengarah ke negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.
Pasar inipun belum maximal tergarap, contoh kasus, Korea memerlukan tenaga kerja luar Negeri sekitar 400 ribu dibagi oleh 15 negara pensuplai. Jika kita bisa mengambil peluang 5% saja dari bursa kerja Korea tersebut, sekurangnya diperlukan 20 ribu TKI per tahun.
Kenyataanya, pada periode 2007 ini kita baru bisa mengirim TKI ke Korea sekitar 250 orang. Sementara, pada periode yang sama Negara Timor Leste bekas Propinsi TimTim, sudah mampu menempatkan tiga ribu Tenaga Kerja di Korea.
Demand negara-negara di dunia akan tenaga kerja akan terus bertumbuh, dan kondisi ini merupakan pasar potensil — tantangan dan prospek bagi TKI kita.
Table 2. Global labor force, 1980, 2001, 2010
| Labor Force (mils) | Average annual growth rate | ||||
| 1980 | 2001 | 2010 | 1980-01 | 2001-10 | |
| World | 2,036 | 2,983 | 3,337 | 1.8 | 1.4 |
| Developing Countries | 1,662 | 2,517 | 2,894 | 2 | 1.6 |
| High-income Contries | 373 | 467 | 483 | 1.1 | 0.4 |
Source: World Bank. 2003. World Development Indicators. page 44
Permasalahan
Pengelolaan TKI tidak efektif dan efisien- kepastian penempatan.
Potensi yang memiliki prospek menjadi penghasil devisa unggulan nasional, terkendala oleh proses penempatan TKI di luar negeri yang tidak efesien, dengan birokrasi yang rumit dan berbelit, serta lamanya pengurusan dan berakibat biaya tinggi. sejak rekruitmen ,training ,sertifikasi ,dan kelengkapan dokumen. Dalam tahap penempatan TKI khususnya perekrutan para TKI kita tidak memperoleh jaminan akan kepastian keberangkatan penempatan.
Perlindungan TKI- Pra Penempatan, Penempatan, Pemulangan.
Kondisi ini kian diperparah dengan beimacam cerita duka atas kurangnya perlindungan TKI di luar negeri. Sejak penempatan sering terjadi pelanggaran ham, kerjapaksa, ,penganiayaan, pelecehan seksual oleh majikan, pengiriman uang dari TKI pada keluarga di Indonesia dll. Ketika pemulangan , transportasi mahal, TKI mengalami pemerasan diberbagai pos imigrasi, bandara, serta pemanfaatan potensi pengalaman dan hasil kerja yang tidak dikelola dengan baik. Contoh, tanpa managemen yang benar uang hasil kerja selama diluar negeri ketika pulang habis dan menjadi penganggur lagi.
Tingkat ketrampilan – Unskilled
Kurangnya Balai Latihan Kerja ( BLK ) yang berkwalitas mengakibatkan tingkat ketrampilan tidak memenuhi standar internasional yang dibutuhkan oleh negara pengguna. Potensi pasar tenaga kerja luar negeri di Amerika, Kanada, Eropa , Jepang dll yang masih belum dapat dipenuhi diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan BLK berstandar internasional yang mengakibatkan adanya lack of skill antara demand pasar tenaga kerja dengan TKI yang tersedia.Hal inipun mengakibatkan upah kerja yang rendah bagi TKI unskill ini.
Tidak kompetitif
Rendahnya ketrampilan low skill level TKI kita merupakan penyebab utama rendahnya posisi tawar TKI kita di huar negeri. Dibandingkan dengan pesaing kita, sebagaimana dijelaskan fakta di atas kualitas kita masih kalah bersaing . Kelemahan ini ditambah lagi dengan tidak adanya penerapan strategi pemasaran TKI di luar negeri, strategy menjual dari marketer kita belum optimal dilakukan secara professioal dalam memasarkan TKI kita di negara user. Proses ini pun belum didukung sepenuhnya oleh keterlibatan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan bilateral antar Negara dalam G to G agreement .
Pengelolaan TKI tidak efektif dan efisien- kepastian penempatan.
Potensi yang memiliki prospek menjadi penghasil devisa unggulan nasional, terkendala oleh proses penempatan TKI di luar negeri yang tidak efesien, dengan birokrasi yang rumit dan berbelit, serta lamanya pengurusan dan berakibat biaya tinggi. sejak rekruitmen ,training ,sertifikasi ,dan kelengkapan dokumen. Dalam tahap penempatan TKI khususnya perekrutan para TKI kita tidak memperoleh jaminan akan kepastian keberangkatanl penempatan.
Perlindungan TKI- Pra Penempatan, Penempatan, Pemulangan.
Kondisi ini kian diperparah dengan beimacam cerita duka atas kurangnya perlindungan TKI di luar negeri. Sejak penempatan sering terjadi pelanggaran ham, kerjapaksa, ,penganiayaan, pelecehan seksual oleh majikan, pengiriman uang dari TKI pada keluarga di Indonesia dll. Ketika pemulangan , transportasi mahal, TKI mengalami pemerasan diberbagai pos imigrasi, bandara, serta pemanfaatan potensi pengalaman dan hasil kerja yang tidak dikelola dengan baik. Contoh, tanpa managemen yang benar uang hasil kerja selama diluar negeri ketika pulang habis dan menjadi penganggur lagi.
Tingkat ketrampilan Unskilled
Kurangnya Balai Latihan Kerja ( BLK ) yang berkwalitas mengakibatkan tingkat ketrampilan tidak memenuhi standar internasional yang dibutuhkan oleh negara pengguna. Potensi pasar tenaga kerja luar negeri di Amerika, Kanada, Eropa , Jepang dll yang masih belum dapat dipenuhi diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan BLK berstandar internasional yang mengakibatkan adanya lack of skill antara demand pasar tenaga kerja dengan TKI yang tersedia.Hal inipun mengakibatkan upah kerja yang rendah bagi TKI unskill ini.
Tidak kompetitif
Rendahnya ketrampilan low skill level TKI kita merupakan penyebab utama rendahnya posisi tawar TKI kita di huar negeri. Dibandingkan dengan pesaing kita, sebagaimana dijelaskan fakta di atas kualitas kita masih kalah bersaing . Kelemahan ini ditambah lagi dengan tidak adanya penerapan strategi pemasaran TKI di luar negeri, strategy menjual dari marketer kita belum optimal dilakukan secara professioal dalam memasarkan TKI kita di negara user. Proses ini pun belum didukung sepenuhnya oleh keterlibatan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan bilateral antar Negara dalam G to G agreement .
CARA PEMECAHAN MASALAHNYA MENURUT SAYA ADALAH:
Sebaiknya pemerintah membuat suatu wadah yang dapat mempersatukan mereka (pihak-pihak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan), dengan kerjasama dan dukungan Pemerintah, sehinnga sebagian besar permasalahan ini akan terpecahkan. Seperti wadah yang bernama KOPERASI TKI, yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberdayakan para TKI serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya melalui pengelolaan yang profesional. Dengan adanya KOPERASI TKI ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi cerdas dalam meminimalisir miss manajemen dalam pengurusan masalah TKI. Para TKI juga harus memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masalahnya sendiri, sehingga rasa memiliki akan tumbuh yang akan sangat mendorong untuk terciptanya pengelolaan TKI yang jujur dan profesional. Pemerintah juga harus membuat serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pasti tentang masalah ketenagakerjaan kita, agar segala potensi yang dimiliki oleh para tenagakerja kita dapat tergali dan terwujudkan. Dan para TKI pun tidak merasa risau atau khawatir dengan berbagai berita mengenai nasib-nasib para TKI yang muncul di media masa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar